MEDAN BELAWAN – Pemandangan sejumlah becak motor yang mengantre serta deretan drum di area SPBU Pertamina di Jalan Pelabuhan, Medan Belawan, dengan nomor registrasi 142041120, menjadi perhatian dan berpotensi memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan drum tersebut menarik perhatian, terlebih karena disebut-sebut berkaitan dengan penyaluran BBM bersubsidi bagi para nelayan yang menggunakan barcode sebagai salah satu persyaratan pembelian.
Situasi ini pun memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme penyaluran BBM, batas pembelian, serta pengawasan agar distribusi benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
HUMAS SPBU BUKA SUARA, BANTAH ADANYA PERMAINAN
Menanggapi perhatian tersebut, pihak Humas SPBU, Budi Yanto, S.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan permainan ataupun memberikan ruang bagi mafia BBM dalam proses pengisian bahan bakar.
Menurut penuturannya, pengisian BBM menggunakan drum yang terlihat di lokasi berkaitan dengan kebutuhan para nelayan. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan yang diterapkan, satu barcode memiliki alokasi pembelian sebanyak 400 liter per bulan.
Budi Yanto juga menegaskan bahwa pihak SPBU tidak melakukan pengisian di luar prosedur yang diperuntukkan bagi nelayan.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk mencegah berkembangnya isu yang menyimpang di tengah masyarakat, terutama setelah terlihat antrean becak motor dan sejumlah drum yang berjejer di kawasan SPBU.
PEMANDANGAN DI LAPANGAN MEMICU TANDA TANYA
Deretan drum dan antrean kendaraan roda tiga di area pengisian BBM memang dapat menimbulkan beragam persepsi apabila mekanisme penyalurannya tidak diketahui secara jelas oleh masyarakat.
Di satu sisi, nelayan membutuhkan akses BBM untuk menunjang aktivitas melaut. Di sisi lain, distribusi BBM bersubsidi harus dilaksanakan secara tertib, transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, penjelasan pihak SPBU menjadi bagian penting dalam memberikan informasi kepada publik. Namun, untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, mekanisme penggunaan barcode, identitas penerima, pencatatan volume pembelian, serta ketentuan pengisian menggunakan drum perlu dapat dijelaskan dan diverifikasi berdasarkan regulasi yang berlaku.
TRANSPARANSI MENJADI KUNCI, PENGAWASAN TETAP DIPERLUKAN
Penegasan pihak Humas SPBU merupakan keterangan dari pihak terkait, tetapi bukan dengan sendirinya menjadi bukti independen bahwa seluruh proses penyaluran telah sesuai ketentuan.
Oleh sebab itu, klarifikasi mengenai dasar alokasi 400 liter per bulan, persyaratan penerima, dan tata cara pengisian BBM menggunakan drum penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman maupun penyimpangan dalam distribusi.
Masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme penyaluran BBM bersubsidi, tanpa terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran hanya berdasarkan antrean kendaraan atau banyaknya drum yang terlihat.
Pada akhirnya, kepentingan nelayan harus terlindungi, distribusi BBM bersubsidi harus tepat sasaran, dan setiap dugaan penyimpangan harus ditangani berdasarkan bukti serta hasil pemeriksaan yang berwenang.
Klarifikasi yang terbuka, disertai pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan, menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran BBM bersubsidi di kawasan Medan Belawan.
